Fritz Edward Siregar Ajak Mahasiswa Lawan Politik Uang
|
Pematangsiantar - Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengajak ribuan mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar, Sumatera Utara, berpartisipasi melakukan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Ajakan itu disampaikan Fritz saat menjadi pemateri dalam diskusi publik yang digelar Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar dengan topik 'Partisipasi Kaum Milenial dalam Pilkada' digelar di aula kampus Jalan Sang Naualuh, Kota Pematangsiantar, Sabtu (23/11/2019) sore.
Fritz menyebut, pada September 2020 dilaksanakan Pilkada serentak di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk Kota Pematangsiantar.
Dia mengingatkan, dalam proses pemilihan, sesuai dengan pengalaman pada 2018 dan 2019, yang sering terjadi adalah politik uang.
"Kalau menemukan bagi-bagi sembako atau uang, kalau menemukannya difoto, upload ke Facebook dan marah-marah. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau menemukan sesuatu, silakan foto kirimkan ke Bawaslu. Baik ke Bawaslu Siantar atau Bawaslu kawan-kawan di mana berada," katanya.
Saat mengunggah foto atau temuan politik uang, harus dijelaskan di mana lokasi dan siapa yang melakukan. Karena itu dapat menjadi bagian dari temuan dan laporan di Bawaslu setempat.
"Semua kita yang ada di sini punya tanggung jawab agar di Kota Siantar tidak terjadi politik uang," tegasnya.
Disebutkan, kalau ada hoax dan ujaran kebencian tentang pilkada di Facebook, Instagram atau WhatsApp, jangan langsung dishare. Karena kalau menyebarkan berita yang tidak benar bisa dipidana.
Fritz kemudian menyebut, apa yang bisa dilakukan kaum milenial dalam Pilkada 2020, yakni menjadi bagian penyelenggara, pengawas kecamatan, kelurahan atau tempat pemungutan suara.
Suara Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu RI di acara diskusi publik UNHKBP Nomensen Pematangsiantar, Sabtu (23/11/2019)."Pertama kawan-kawan di Nomensen bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, bisa menjadi pengawasan kecamatan, kelurahan, pengawas TPS," katanya.
Bisa juga mengikuti kuliah kerja nyata menjadi pengawas pemilu atau menjadi pemantau pemilihan yang pendaftarannya dilakukan di KPU setempat.
"Teman-teman bisa hadir di TPS memantau mana kecurangan dan pelanggaran," katanya.
Fritz juga menyarankan kaum milenial bisa memanfaatkan media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menyebarkan hal-hal yang baik.
Dia menyebut, Pemilu 2019 ditemukan 380 putusan pengadilan mengenai pelanggaran pidana pemilu. Dari jumlah itu ada politik uang sebanyak 42 kasus yang putus, penyebaran ujaran kebencian 12 kasus, dan ASN ikut serta dalam kampanye ada 15 kasus.
"Artinya adalah politik uang itu dapat dipidana. Mahasiswa sebagai bagian masyarakat bisa mengawasi dengan melaporkan jika menemukan ada politik uang selama pemilihan," tukasnya.
Usai menyampaikan materi di hadapan para mahaisiswa, Fritz juga melakukan sesi tanya jawab. Selain Fritz, pemateri lainnya adalah Komisioner KPU RI Ilham Saputra.
Ilham kepada mahasiswa mengajak tiga hal dalam pemilihan yakni terdaftar sebagai pemilih, ikut memilih, dan mengawasi pemilihan.
Dalam kegiatan, hadir sejumlah komisioner KPU, Bawaslu kabupaten kota dan provinsi. Dari KPU Sumatera Utara hadir ketuanya, Herdensi dan Batara Manurung. Bawaslu Sumatera Utara tampak hadir Henry Simon Sitinjak dan Suhadi Situmorang.
Hadir juga Ketua Bawaslu Pematangsiantar, M Syahfii Siregar, Komisioner Junita Lila Sinaga dan Nanang Wahyudi Harahap. Kemudian, Ketua KPU Pematangsiantar, Daniel Dolok Sibarani serta jajarannya.
Selesai acara diskusi, rombongan KPU RI dan Bawaslu RI melakukan konvoi becak sebelum melakukan launching Pilkada Pematangsiantar. Konvoi dihadiri Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah.
Launching Pilkada Kota Pematangsiantar dilakukan di Lapangan Haji Adam Malik dihadiri juga para tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan sejumlah lembaga undangan lainnya.
Humas Bawaslu Pematangsiantar
Tigor Munthe
